Minta Perhitungan BBM Diperjelas, Komisi VII DPR Tunda Raker

02-02-2015 / KOMISI VII

Komisi VII DPR menunda Raker dengan Menteri ESDM Sudirman Said hingga besok Pagi, terkait pembahasan BBM Subsidi dan non subsidi. Pasalnya, mayoritas anggota DPR meminta pemerintah menjelaskan secara detail perhitungan BBM tersebut.

 "Ini Kita tunda karena Menteri memang ada acara dengan Presiden. kemudian Kita juga meminta adanya klarifikasi data yang harus disiapkan oleh Menteri terkait perhitungan BBM karena perhitungan BBM itu ada dua yang subsidi dan tidak subsidi,"ujar Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika seusai Raker dengan Menteri ESDM Sudirman Said dan jajarannya, di gedung Nusantara I, Senin, (2/2).

Menurutnya, walaupun BBM tidak disubsidi tentunya kita juga harus tahu berapa biaya pokok dan harga sekarangnya. "Ini kita ingin tahu apakah ada keuntungan, ini sangat penting dijelaskan kepada rakyat, karena BBM itu komoditi yang menguasai hajat hidup orang banyak,"paparnya.

Dia menambahkan, Komisi VII DPR meminta pemerintah menjelaskan seluruh perhitungan komponen BBM tersebut. "Itu juga harus jelas perhitungan komponen yang ada,"jelasnya. (Sugeng), foto : andri/parle/hr.

 

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...